http://alabaspos.com/
Home  / Hukum / Sengketa Pilkada Agara Tahun 2012, Dapat Menjadi Yurispruden ...
headline

Sengketa Pilkada Agara Tahun 2012, Dapat Menjadi Yurisprudensi Bagi Hakim MK Dalam PHP Gayo Lues

Minggu, 16 April 2017 | 01:24:20
dok.alabaspos
Pengcara pemohon Imran Mahfudi,I Wayan Sudirta, Pilipus Tarigan
Jakarta (alabaspos), Pemilu Kepala daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2012 lalu merupakan sebuah sejarah bagi Kabupaten bergelar sepakat segenap itu, pasalnya selain dikuti oleh banyak calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilu kada Aceh Tenggara berujung dengan berperkara di Mahkamah konstitusi, hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Agara, tidak dapat diterima oleh salah satu paslon yang kemudian melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Namun pada fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi berbagai pelanggaran selama pelaksanaan tahapan pilkada hingga hari pencoblosan serta ketika KIP setempat melaksanakan rekapitusi suara, terbongkar dalam fakta persidangan, sehingga pada amar putusannya Hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai Mahfud MD dikala itu,seperti yang dikutip sebagian dari Putusan nomor 56/PHPU.D-X/2012.

menolak eksepsi termohon, mengabulkan sebagian permohonan pemohon'

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Aceh Tenggara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara
Tahun 2012, tanggal 15 Juli 2012;

Membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H.
Armen Desky dan Tgk. Appan Husni JS dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara 2012 ;

Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
Tahun 2012 sebagai berikut:

- Drs. Raidin Pinim, MAP dan H. Muslim Ayub, S.H., M.M dengan perolehan
suara sah 37.406;

- Ir. H. Hasanuddin. B, M.M dan H. Ali Basrah, S.Pd, M.M dengan perolehan
suara sah 51.059;

- Drs. H. Rajidin, MAP dan Dr. Sarim, SPt, MP., M.M dengan perolehan suara
sah 595;

- Drs. H. Marthin Desky dan Hj. Kamasiah, S.Ag dengan perolehan suara
sah 2.039;

1.9) Bahwa Armen Desky dalam pencalonannya sebagai calon
Bupati Aceh Tenggara terbukti tidak memenuhi syarat
sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan MK
No.04/PUU-VII/2009 maupun Peraturan KPU Nomor 13 Tahun
2010, karena Armen Desky pada saat dibukanya pendaftaran
pasangan calon baru 8 (delapan) bulan yang lalu selesai
menjalani hukuman pidana penjaranya (Agustus 2011),
sementara syarat minimalnya adalah 5 (lima) tahun.

Jika melihat hasil persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut diatas, dimana Hakim MK menyebutkan "menolak eksepsi termohon, mengabulkan sebagian permohonan pemohon" seluruh hasil perolehan suara dari paslon Armen Desky-Tgk.Appan Husni JS, dibatalkan, tentunya hal ini kalau dilihat secara aturan, keputusan MK yang final dan mengikat, keikutsertaan paslon Armen Desky-Tgk.Appan Husni JS,dinilai cacat secara hukum, ini disebabkan aturan yang berlaku pada benar benar dilanggar oleh KIP Aceh Tenggara, seharusnya jika bercermin pada aturan persyaratan yang belum terpenuhi, seharusnya sejak semula KIP Aceh Tenggara harusnya menolak pencalonan Armen Desky-Tgk.Appan Husni, karena terkait pada aturan dimana Armen Desky baru delapan bulan selesai menjalani hukuman, padahal dalam syarat maju sebagai Calon kepala daerah minimal lima tahun setelah bebas dari penjara.

Dimana dalam sidang MK yang terurai pada PUTUSAN Nomor 56/PHPU.D-X/2012, ada disebutkan Menimbang bahwa persyaratan untuk menjadi Kepala Daerah diatur
dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 38 ayat (1) huruf f,
menentukan bahwa: calon kepala daerah haruslah tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, maka berdasarkan ketentuan tersebut, bakal
pasangan calon yang mendaftar harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan a quo;

Tentunya jika masalah persyaratan tidak terpenuhi, apalagi adanya pelanggaran saat mengikuti tahapan seperti kelengkapan administrasi yang benar dan jujur, tentunya hakim di MK memiliki pertimbangan yang cukup kuat karena berpegang pada aturan yang berlaku, dan didalam pelaksanaan Pilkada serentak di Khususnya di Kabupaten Gayo Lues , bahwa salah satu paslon memiliki hutang pada negara, namun dinyatakan lolos sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues priode 2017-2022 oleh KIP setempat, perlu dipertanyakan, sebab pada Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 disebutkan seorang calon Kepala daerah .

"tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k " 

Pengacara Pemohon Abd.Rasad-Rajab Marwan, Imran Mahfudi menilai ada kesamaan antara Kejadian di Aceh Tenggara Tahun 2012 dengan masalah Pilkada di Gayo Lues, yakni persyaratan yang terpenuhi sebagai Calon Bupati, jika kasus Pilkada Agara Tahun 2012 dimana Armen Desky, masih delapan bulan bebas dari penjara, sedangkan dalam aturan minimal 5 tahun baru boleh ikut mencalonkan diri, artinya Hakim di MK bisa menjadikan kasus Agara Tahun 2012, merupakan yurisprundensi atas kasus Pilkada Gayo Lues, sebab masalahnya adalah syarat yang terpenuhi sebagai legal standingnya, jika Armen Desky di diskualifikasi oleh mmajelis Hakim MK pada tahun 2012, kami yakin sebut Imran Mahfudi akan berlaku sama dengan apa yang terjadi di Pilkada Gayo Lues.(setMK/rel)  


Share | Get Earn Money from Chitika Premium

Leave your comment.
Name*:
Email*:
Website:
Comment*:
: * Type the captcha!

BERITA LAINNYA

Rabu, 21 Juni 2017 | 07:38:45

PDAM Tirta Sejuk Diminta Beri Pelayanan Terbaik

TERPOPULER

Selasa, 13 Juni 2017 | 15:24:28    klik: 268

Pemkab Gayo Lues Kembali Terima WTP Untuk Ketiga Kalinya

Selasa, 6 Juni 2017 | 02:31:55    klik: 114

MK : Apa Dasar Hukum 2000 Surat Suara Pada PSU Gayo Lues ?

Senin, 19 Juni 2017 | 17:16:13    klik: 113

Jasa Medis Belum Dibayar Staf RSUD Audensi Ke Bupati Gayo Lues


copy right 2010-2012. All Rights Reserved
  • Home
  • Redaksi
  • Buku Tamu
  • Index
  • RSS
  • Versi Mobile

  • Headline
  • Aceh Louser Antara
  • Aceh Barat Selatan
  • ACEH TENGGARA
  • Politik
  • Hukum
  • Sosial Ekonomi
  • Sport
  • Seni Budaya
  • Infotaiment
  • Sportaiment
  • Profil Tokoh
  • Wawancara
  • Profil Daerah
  • Pariwara
  • Nanggroe Aceh Darussalam
  • Features
  • Sumut
  • Opini
  • Jurnalis Warga
  • BACK TO TOP
    proudly by. arieweb