http://alabaspos.com/
Home  / Hukum / Maruarar Siahaan : Pelanggaran Pilkada Gayo Lues Fakta dan A ...
headline

Maruarar Siahaan : Pelanggaran Pilkada Gayo Lues Fakta dan Autentik

Jumat, 14 April 2017 | 08:47:57
dok.alabaspos
Maruarar siahaan
Jakarta (alabaspos), Maruarar Siahaan selaku saksi ahli pemohon dalam sidang RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XV/2017, mengatakan dihadapan majelis hakim, bahwa apa yang terjadi didalam Pilkada Kabupaten Gayo Lues, telah terlihat adanya pelanggaran yang sangat rapi dilakukan, semua fakta dan bukti yang ada di Mahkamah adala bukti fakta. inilah sebagian pernyataan Maruarar Siahaan pada sidang di MK pada 11/4.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 yang
melanggar aturan main yang merugikan Pemohon menyebabkan
ketidakadilan dan menguntungkan Pihak Terkait telah diuraikan kira-kira
sebagai berikut ini.

Pertama. Adanya putusan pengadilan masing-masing Nomor 20,
Nomor 21, Nomor 22, Nomor 23/Pidsus/2017/PN-Blangkejeren yang
sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi diumumkan sesudah
Pengumuman KIP tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dan
Penetapan Pasangan Terpilih merupakan indikator penting tentang
adanya pelanggaran yang lebih besar dari sekadar yang dapat diproses
dan diputus oleh pengadilan negeri telah menunjukkan bahwa
penyelenggaraan pemilihan dalam proses yang berlangsung juga
mengalami penyimpangan sebagaimana telah dibuktikan secara autentik
dengan putusan-putusan yang berkekuatan di atas. 
10
 
Yang kedua. Pemilih yang memilih di lebih satu TPS, sebagaimana
telah ditunjukkan dalam alat bukti yang akan diajukan nanti dan
sebagaimana dapat diketahui juga dari daftar hadir pemilih, merupakan
satu alasan yang disebut dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 bahwa pemungutan suara ulang dilakukan, jika
ditemukan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari
satu kali pada TPS yang sama atau berbeda? Frasa lebih dari satu
pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali merujuk pada
indikator adanya pemilihan yang tidak jujur dan tidak adil, sehingga
tanpa pembuktian secara signifikan dengan jumlah suara yang dapat
memengaruhi, keterpilihan pemungutan suara memang harus dilakukan.
Itu adalah bunyi undang-undang.
 
Ketiga, tidak dipenuhinya syarat yang disebut dalam Pasal 7 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Peraturan KPU Nomor
5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 9 yang
menyebutkan, "Salah satu syarat calon kepala daerah, tidak sedang
memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan
hukum, yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara." Dan dari bukti yang akan diajukan nanti oleh Pemohon, saya
melihat bahwa pasangan calon yang telah ditentukan sebagai pemenang
masih memiliki tanggungan utang yang merupakan utang kerugian
negara.
 
Keempat. Perbedaan surat suara yang sah dan tidak sah antara
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan suara sah dan tidak sah
Pemilihan Bupati Kabupaten Gayo ules Lues, meskipun disebut adanya
kemungkinan pemilih memberikan suara untuk gubernur, tapi tidak fokus
memberi suara pada bupati atau wakil bupati, sehingga tidak
melakukannya secara sepatutnya atau sama ketika dikaitkan dengan
pelanggaran lain, perbedaan demikian dapat menjadi petunjuk adanya
pelanggaran yang terjadi.
 
Kelima. Ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dalam Pasal 61 menyatakan
bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dapat memilih dengan
menggunakan KTP elektronik untuk memilih di TPS di ... di rukun
tetangga atau rukun warga yang sesuai dengan alamat KTP. Tapi di 17
TPS, penyelenggara memperkenalkan mereka yang tidak dapat
menunjukkan KTP-nya, ternyata dapat memilih hanya dengan
menggunakan KK, hal mana dari sudut bunyi peraturan yang ada tidak
dapat dibenarkan.
 
Dari pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan di atas, jika
melihat putusan pengadilan sebagai bukti yang sifatnya autentik dan alat
bukti lain yang saya pandang dapat meyakinkan Majelis nanti, jikalau
telah dapat disajikan, maka sama dengan penegakan peraturan dalam
Undang-Undang tentang Threshold yang harus dipatuhi, maka 
11
penyelenggara pelanggaran ... penyelenggara yang tidak ditindak dalam
proses penyelenggaraan oleh pengawas dan penyelenggara merupakan
alasan yang sah bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberi sanksi, baik
diskualifikasi, maupun memerintahkan pemungutan suara ulang di
tempat di mana pelanggaran menjadi signifikan, sehingga dapat dijaga
adanya suatu pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil.(setmk.azl)

Share | Get Earn Money from Chitika Premium

Leave your comment.
Name*:
Email*:
Website:
Comment*:
: * Type the captcha!

BERITA LAINNYA

Rabu, 21 Juni 2017 | 07:38:45

PDAM Tirta Sejuk Diminta Beri Pelayanan Terbaik

TERPOPULER

Selasa, 13 Juni 2017 | 15:24:28    klik: 268

Pemkab Gayo Lues Kembali Terima WTP Untuk Ketiga Kalinya

Selasa, 6 Juni 2017 | 02:31:55    klik: 114

MK : Apa Dasar Hukum 2000 Surat Suara Pada PSU Gayo Lues ?

Senin, 19 Juni 2017 | 17:16:13    klik: 113

Jasa Medis Belum Dibayar Staf RSUD Audensi Ke Bupati Gayo Lues


copy right 2010-2012. All Rights Reserved
  • Home
  • Redaksi
  • Buku Tamu
  • Index
  • RSS
  • Versi Mobile

  • Headline
  • Aceh Louser Antara
  • Aceh Barat Selatan
  • ACEH TENGGARA
  • Politik
  • Hukum
  • Sosial Ekonomi
  • Sport
  • Seni Budaya
  • Infotaiment
  • Sportaiment
  • Profil Tokoh
  • Wawancara
  • Profil Daerah
  • Pariwara
  • Nanggroe Aceh Darussalam
  • Features
  • Sumut
  • Opini
  • Jurnalis Warga
  • BACK TO TOP
    proudly by. arieweb