http://alabaspos.com/
Home  / Politik / Benarkah Pelaksanaan PSU Gayo Lues Dinilai Cacat Hukum ?
headline

Benarkah Pelaksanaan PSU Gayo Lues Dinilai Cacat Hukum ?

Rabu, 7 Juni 2017 | 17:37:12
dok.alabaspos
Hakim MK
Jakarta(alabaspos), Sidang Hakim Mahkamah Konstitusi pada 5/6 dalam agenda pembacaan laporan hasil pemungutan suara ulang dilima TPS, oleh KPU RI, KIP Aceh, Bawaslu RI,Panwaslih Aceh Panwaslih Gayo Lues sebagai supervisi, dan KIP Gayo Lues sebagai penyelenggara, menjadi perhatian publik, sebabnya dalam sidang tersebut ada kerancuan yang muncul setelah laporan pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU), dimana beberapa hakim konstitusi mempertanykan dasar hukum dari surat suara sebanyak 2000 lembar pada pelaksanaan PSU.

Dalam laporannya termohon yang dibacakan kuasa hukumnya Ali Nurdin memaparkan,Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat
Kabupaten Gayo Lues tidak ada perbaikan atau perubahan perolehan
suara masing-masing pasangan calon di empat kecamatan Gayo Lues
sebagai berikut.

Tabel 4.101. Jumlah Paslon Nomor 1=7.395. Paslon Nomor Urut
2=9.451. Paslon Nomor Urut 3=10.273.
Tabel 4102. Kami anggap dibacakan. Jumlah untuk Paslon Nomor
Urut 1=13.052. Paslon Nomor Urut 2=20.122. Paslon Nomor Urut
3=21.494.

Pada laporan Panwaslih Gayo Lues yang disampaikan oleh ketuanya Ramadansyah mengatakan antara laIn,Pengawasan pada tingkat kabupaten. Bahwa Hasil Pengawasan
Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Gayo Lues bahwa rapat pleno
tersebut dimulai pada pukul 09.40 WIB yang dihadiri oleh Ketua DPRK
Kabupaten Gayo Lues, saksi pasangan calon, Kapolres Gayo Lues,
Kasdim Gayo Lues, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, panitia
pemilihan kecamatan, dan panitia pengawas kecamatan.
Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai
dengan Formulir DB1 Ulang-KWK sebagai berikut.
Pasangan Nomor Urut 1 (Pasangan H. Adam-Iskandar) jumlah
suara= 13.052.
Pasangan Nomor Urut 2 (H. Abdul Rasad-H. Rajab Marwan)
jumlah suara= 20.122.
Pasangan Nomor Urut 3 (H. Muhammad Amru-Said Sani) jumlah
suara= 21.494.
Jumlah suara sah calon= 54.668

Melihat hasil laporan oleh KIP dan Panwaslih Gayo Lues tersebut, tentunya sudah melanggar apa yang telah menjadi putusan mahkamah konstitusi, pada putusan selanya, yang hanya memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) dilima TPS, hasil PSU dilima TPS tersebutlah yang disampaikan kepada MK sebagai laporan, ini jelas dikatakan hakim pada sidang 5/6, seperti yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra.
"Jadi kalau ada pemungutan suara ulang atau penghitungan suara
ulang, sebaiknya yang dilaporkan itu sepanjang yang diperintahkan
saja. Misalnya, di sini diperintahkan melaporkan hasil penghitungan
suara ulang dalam pemungutan.
Jadi, di tempat yang dilakukan pemungutan suara ulang itu saja
yang dilaporkan. Jadi, ndak usah ditambahkan dengan yang lain, gitu.
Ini kan, bisa menimbulkan masalah juga. Kemarin di apa Maybrat
itu juga kejadiannya melampaui dari apa yang diperintahkan. Jadi,
timbul resistensi kan, dari pihak lain, gitu.
Sudah, kalau disuruh memerintahkan melaporkan hasil
pemungutan suara ulang, yang itu saja yang dilaporkan. Selebihnya itu
menjadi wilayah Mahkamah untuk ... apa menyampaikan has
apanya perkembangannya, gitu. Jadi, itu saja yang harus diingatkan,
misalnya tadi Panwaslih Kabupaten Gayo Lues misalnya, itu kan, lebih
melaporkan dari apa yang diperintahkan, begitu, nah, itu ".
Tentunya hal ini dapat ditafsirkan bahwa pihak penyelenggara sudah keluar dari koridor perintah MK dalam putusan selanya.

Selanjutnya muncul 2000 lembar surat suara pada pelaksanaan PSU yang dimana surat suara tersebut diambil dari cadangan pada Pilkada lalu, hal ini kembali menjadi perdebatan dimana beberapa hakim mempertanyakan dasar hukum adanya kertas surat suara sebanyak 2000 lembar untuk pelaksanaan PSU dilima TPS, namun tidak satupun pihak dapat menjawab baik itu KPU RI,Bawaslu RI,KIP Aceh,Panwaslih Aceh, KIP dan Panwaslih Gayo Lues.

Seharusnya jika dilakukan PSU pihak penyelenggara dalam hal ini KIP Gayo Lues, sesuai dalam aturan yang berlaku, mencetak kembali surat suara sesuai dengan DPT yang ada dilima TPS yang akan PSU, ditambah 2.5 persen, ini yang diatur sebab pelaksanaan PSU yang dilaksanakan di Gayo Lues sudah masuk dalam ranah hukum, artinya terlepas dari Pilkada lalu, jika saat Pilkada lalu terjadi PSU bisa saja digunakan surat suara cadangan sebanyak 2000 lembar, seharusnya tidak ada lagi surat suara yang disimpan oleh KIP Gayo Lues, setelah Pilkada selesai, seluruhnya harus dimusnahkan, jika ada PSU perintah oleh MK, maka sesuai aturannya cetak kembali. sebanyak DPT dilima TPS tambah 2,5 persen undang undang nomor nomor 10 tahun 2016, harusnya itu yang dilakukan. anehnya Pilkada sudah selesai kenapa KIP masih menyimpan surat suara ?, 

Perbuatan KIP Gayo Lues ini bisa saja menjadi praduga macam macam dan menimbulkan kecurigaan, menggunakan surat suara sisa Pilkada, jumlahnya 2000 lembar. 

Hasyim Ashari dari KPU RI didalam sidang mengatakan apa yang dilakukan oleh KIP Gayo Lues sesuai dengan Undang undang, namun ketika ditanyakan Hakim undang undang yang mengaturnya, Hasyim Ashari tidak mampu menjawab. dengan memberi alasan kan kami periksa kembali nanti.

Jika Melihat dan memahami apa yang terjadi dalam sidang senin 5/6 itu, beberapa pendapat bermunculan, beberapa pendapat warga melalui email media ini mengatakan, Penyelenggara PSU tidak memiliki dasar hukum yang kuat, untuk menggunakan sisa surat suara Pilkada, apa yang dilakukan oleh Penyelenggara PSU, sudah melampaui kewenangan dari apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan selanya, dengan melakukan rekapitulasi secara menyeluruh, termasuk suara pada Pilkada lalu, padahal Hal itu merupakan kewenangan Mahkamah, pelakasanaan PSU di Gayo Lues di lima TPS dinilai cacat hukum, jika ini terbukti dimana Penyelenggara tidak mampu membuktikan dasar hukum dari surat suara sebanyak 2000 itu, PSU di Gayo Lues tidak memiliki kredibiltas secara hukum. tentunya Mahkamah Konstitusi harus memberikan solusi terbaik, apakah PSU akan dilaksanakan kembali, itu salah satunya. jika dipaksakan dan membenarkan surat suara sebanyak 2000 itu tentunya akan menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan PIlkada kedepan.

Memang soal surat suara sebanyak 2000 lembar ada diatur pada Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada pada pasal 80 , namun ketika Pilkada sudah usai apakah ada tuntutan ke MK atau tidak, pihak Penyelenggara tidak lagi memiliki surat suara yang disimpan, harus dimusnahkan seluruhnya, jika ada perintah PSU oleh MK maka Penyelenggara kembali mencetak surat suara sesuai DPT di TPS yang akan melaksanakan PSU ditambah dengan 2,5 persen. hal inilah sebenarnya tafsiran yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini dilakukan agar penyelenggara benar benar independen dan tidak menyimpan kertas surat suara, setelah Pilkada selesai. 

hal ini seperti dikatakan Ketua hakim MK Arief Hidayat 
Oh, begini, Pak. Kalau jumlah yang disuruh PSU lebih dari 2.000,
terus gimana itu? Ya, kan? Mestinya berdasarkan undang-undang, baik
di dalam rangka penyelenggaraan yang pertama, apakah itu putaran
yang kedua ataukah PSU, harus dicetak jumlah DPT plus 2,5%.(azl) 


Share | Get Earn Money from Chitika Premium

Leave your comment.
Name*:
Email*:
Website:
Comment*:
: * Type the captcha!

BERITA LAINNYA

Jumat, 18 Agustus 2017 | 22:16:51

Persikota Dan Polem FC Melaju Ke Babak 8 Besar

Jumat, 18 Agustus 2017 | 15:03:05

Kampung Ulun Tanoh Meriah Menyambut HUT RI ke 72

TERPOPULER

Minggu, 13 Agustus 2017 | 13:41:23    klik: 441

Fantastic : Muri Hitung Penari Saman Ternyata Ini Jumlahnya

Kamis, 10 Agustus 2017 | 17:37:19    klik: 422

Pak Presiden Tolonglah Datang Lihat Tari Saman 10001 Peserta di Gayo Lues

Jumat, 4 Agustus 2017 | 21:06:42    klik: 336

Inilah Hasil Sementara Tournament Bupati Cup Gayo Lues

Senin, 7 Agustus 2017 | 19:26:18    klik: 268

Bupati Cup : Kutalintang A Tekuk Pospa Penampaan 1-0

Jumat, 18 Agustus 2017 | 22:43:25    klik: 254

Inilah Tim Yang Akan Berlaga Pada Babak 8 Besar Bupati Cup, Serta Jadwalnya


copy right 2010-2012. All Rights Reserved
  • Home
  • Redaksi
  • Buku Tamu
  • Index
  • RSS
  • Versi Mobile

  • Headline
  • Aceh Louser Antara
  • Aceh Barat Selatan
  • ACEH TENGGARA
  • Politik
  • Hukum
  • Sosial Ekonomi
  • Sport
  • Seni Budaya
  • Infotaiment
  • Sportaiment
  • Profil Tokoh
  • Wawancara
  • Profil Daerah
  • Pariwara
  • Nanggroe Aceh Darussalam
  • Features
  • Sumut
  • Opini
  • Jurnalis Warga
  • BACK TO TOP
    proudly by. arieweb