http://alabaspos.com/
Home  / Politik / Undang Undang Pilkada Tidak Berlaku Di Aceh

Undang Undang Pilkada Tidak Berlaku Di Aceh

Sabtu, 27 September 2014 | 15:16:10
Blangkejeren,Disahkannya Undang Undang Pilkada tak langsung oleh DPR RI,kamis malam 25/9/2014 dalam sidang paripurna wakil rakyat yang akan habis masa jabatannya tersebut,mengundang pro dan kontra ditengah masyarakat,bahkan Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono,paling ramai dibicarakan terutama di media sosial,sebab Partai Demokrat sebagai partai yang mendukung Pilkadasung,tiba tiba walk out dari sidang sehingga hasil votting,akhirnya Pilkada oleh DPRD menang pada votting suara,kecaman di media sosial atas sikap partai demokrat ini,seperti menggelinding sejak tadi malam hingga hari ini,kekecewaan pengguna media sosial atas sikap Partai Demokrat yang dianggap mencla mencle ini,merupakan sikap dan cara berpolitk yang tidak sehat,sebagian pengguna media sosial ada yang mengatakan,sikap Partai demokrat memang sudah diatur diawal,sebab pengusul Pilkada DPRD adalah bagian dari Kabinet SBY,untuk menghilangkan aroma dukungan itu Partai Demokrat seakan akan mendukung Pilkadasung,setelah dilakukan penghitungan secara cermat dan kemenangan akan berpihak pada Pilkada DPRD,Partai Demokrat walk out seakan akan tidak merasa bersalah dan dianggap tidak campur tangan oleh rakyat,namun tindakan ini sebenarnya merupakan sebuah kelemahan dari partai demokrat,apalagi SBY bisa jadi Presiden karena dipilih secara langsung oleh rakyat,bukan dipilih MPR/DPR RI.

Sedangkan bagi Demokrat sendiri masalah walk out dalam sidang paripurna merupakan hal yang lumrah,dan biasa dilakukan oleh partai lain.

Disahkannya Undang Undang Pilkada Tak langsung tersebut,tidak berlaku di Provinsi Aceh sebab Aceh telah memiliki undang undang pemerintahan sendiri yakni Undang undang Pemerintah Aceh tahun 2006,masalah Pilkada sudah dijelaskan dalam Undang undang itu.

"Undang Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 (UUPA) sudah mengatur soal pilkada pada Bab X tentang pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota disebutkan pada pasal 65 yang berbunyi Gubernur/wakil Gubernur,Bupati/Wakil bupati,Walikota/wakil wali kota,dipilih dalam satu pasangan,secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali,melalui pemilihan yang demokratis bebas,rahasia,serta dilaksanakan secara jujur,dan adil,kemudian dalam UUPA diatur juga soal partai politik termasuk partai politik lokal,artinya Provinsi Aceh dengan UUPA nya,tidak perlu mengikuti apa yang telah diputuskan oleh DPR RI kemarin,Aceh tetap berlaku Pilkadasung,kalau mau disamaratakan dengan Provinsi lain,DPR RI yang sekarang ini,yang mengesahkan undang undang Pilkada tak langsung,harus melakukan revisi dari UUPA,apakah mereka sanggup merevisinya ?,masalah bendera Aceh saja sampai sekarang belum selesai,mau merevisi UUPA lagi,itu ngacau namanya,yang jelas anggota DPR RI yang mau habis masa tugasnya itu terkesan tidak punya kerjaan,apa yang sudah diputuskan oleh rakyat hasil dari reformasi masih juga dikutak katik,seharusnya ada perbaikan agar pilkadasung berlangsung dengan baik,bukan mengubahnya kembali seperti orde lama,ini sebuah kemunduran demokrasi" ujar Azhari Lubis salah seorang pengamat sosial dan Budaya juga seorang jurnalis di Gayo Lues.

Secara Konstitusional sebut Lubis,Aceh sama sekali tidak terpengaruh dengan adanya Undang Undang Pilkada Tak langsung,selain Aceh punya Undang Undang sendiri,yang berbeda dengan daerah lainnya,Aceh merupakan contoh pertama di Indonesia yang menganut azas pemilihan langsung,Aceh juga merupakan yang pertama adanya calon independen.

"inilah bukti bahwa Aceh memiliki tata cara demokrasi bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat Aceh,Rakyat Aceh memiliki hak konstitusi yang kuat untuk menentukan pilihannya,baik kepada legeslatif maupun kepala daerah,secara budaya juga demikian tatanan demokrasi di Aceh memang sudah hadir sejak zaman dahulu,ini dapat dilihat dari sistem pemerintahannya,yang disebut petua pet,kalau di Gayo disebut si opat atau jema opat,kedudukan dari jema opat ini,adalah sudere(rakyat) urang tue (tokoh adat/hukum)pugawe (pekerja dalam pemerintahan) dan Pengulu (reje/raja),dalam sistem pemerintahan ini,baik Urang tue,pugawe maupun pengulu,dipilih langsung oleh sudere (rakyat),sistem pemerintahan ini telah berlaku jauh sebelum adanya Indonesia,dan sampai sekarang masih berlaku.bukan tidak mungkin UUPA mengadopsi tata cara budaya demokrasi Rakyat Aceh yang terlahir dari ciptaan leluhurnya,dan merasa nyaman dengan kondisi seperti ini,selain itu dengan Pilkadasung Rakyat merasa berdaulat dalam penentu keputusan politiknya,apakah hal seperti ini harus dihilangkan ?,tanyakan saja sama anggota dewan yang telah memutuskan hal tersebut." tegas Lubis.

Bagi Aceh saat ini timpal Lubis lagi,yang penting aturan pilkadasung itu dipertegas,lakukan serentak biar murah,ada sanksi jika terjadi money politik,calon benar benar bersih dari masalah hukum khususnya kasus korupsi,mampu dan mengerti soal Aceh,dan lain sebagainya sehingga pelaksanaan Pilkadasung di Aceh menjadi bukti dan contoh,sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat,ini tugas dari Anggota DPR Aceh priode 2014-2019,untuk membuat qanun yang lebih baik soal Pilkadasung di Aceh,kondisi ini wajib dipertahankan di Aceh sebagai ciri khas demokrasi di Aceh,(edi sutami)
Share | Get Earn Money from Chitika Premium

Leave your comment.
Name*:
Email*:
Website:
Comment*:
: * Type the captcha!

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Selasa, 3 Oktober 2017 | 00:06:45    klik: 402

Abdul Rasad Dan Rajab Marwan Tidak Dapat Hadiri Pelantikan Bupati Gayo Lues

Rabu, 4 Oktober 2017 | 17:39:11    klik: 281

Pelaksana Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Gayo Lues Dipolisikan


copy right 2010-2012. All Rights Reserved
  • Home
  • Redaksi
  • Buku Tamu
  • Index
  • RSS
  • Versi Mobile

  • Headline
  • Aceh Louser Antara
  • Aceh Barat Selatan
  • ACEH TENGGARA
  • Politik
  • Hukum
  • Sosial Ekonomi
  • Sport
  • Seni Budaya
  • Infotaiment
  • Sportaiment
  • Profil Tokoh
  • Wawancara
  • Profil Daerah
  • Pariwara
  • Nanggroe Aceh Darussalam
  • Features
  • Sumut
  • Opini
  • Jurnalis Warga
  • BACK TO TOP
    proudly by. arieweb