http://alabaspos.com/
Home  / Opini / PEMILIHAN KEPALA DAERAH WAJAH DARI DEMOKRASI LOKAL
opini

PEMILIHAN KEPALA DAERAH WAJAH DARI DEMOKRASI LOKAL

Oleh : Zulkifli, S.Pt, M.M
Kamis, 23 Juni 2016 | 21:38:28
Zulkifli, S.Pt, M.M
Hubungan antara pemerintahan (state) dengan warga negara/rakyat (society) selalu berada dalam bingkai interaksi politik diantara keduanya dalam wujud organisasi negara. Hubungan state and society ini dapat tergambarkan dalam icon yang diberi label demokrasi. Sejak lama, sebagai gambaran besar, demokrasi  menjadi cara terbaik dalam perkembangan organisasi negara modern. Demokrasi yang dimaksud merupakan instrumen universal, namun juga memiliki karakteristik ideografis dalam hal-hal tertentu. Misalnya kita akan menemukan adanya demokrasi liberalis, demokrasi sosialis dan bahkan demokrasi Pancasila. Sementara dalam hirarkhi suatu negara jangkauan pengaruh, kita bisa merujuk pada dua jenis atau kelompok demokrasi, yaitu demokrasi dalam lingkup negara dan demokrasi lokal.
     
Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarkhi kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Pemilahan demokrasi lokal ini bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan demokrasi dari induknya. Dalam tulisan ini demokrasi lokal ditujukan sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan rekrutmen elit politik di pemerintahan daerah.
     
Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia Demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya.
     
Semenjak era reformasi, demokrasi yang diusung mengarah pada demokrasi partisipatif atau langsung, salah satunya karena banyak pejabat politik yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga legitimasi mereka lemah. Di sisi lain memunculkan ketidak percayaan rakyat pada penguasa mendorong rekrutmen pejabat politik ke arah demorasi langsung. Sehingga tidak mengherankan bila rekrutmen hampir semua jabatan politik dilaksanakan dalam format demokrasi yang bergerak pada hubungan state and society secara langsung. Mulai dari pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pada fase demokrasi langsung ini merupakan era baru reformasi politik di Indonesia yang pertama kali digelar sejak kemerdekaan Indonesia. Rekrutmen politik skala nasional ini merupakan perkembangan demokrasi yang mendapat pengakuan dunia karena keberhasilannya.
     
Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan rekrutmen poltik dalam tataran demokrasi ini, pada tahun 2017 ini akan juga melakukan proses rekrutmen politik elit daerah sebagai kelanjutan dari pemilihan langsung kepala daerah yang talah melahirkan pasangan pemimpin politik berbasis legitimasi rakyat, yang nantinya akan menjadi pemimpin dan wajah dari daerah tersebut.

Kualitas kepemimpinan local sangat berpengaruh erat dengan proses pencapaianya, sehingga dari itu membutuhkan kekuatan politik yang kuat di hadapan masyarakat, agar yang maju bertarung dalam pilkada orang-orang yang memiliki integritas dan kualitas yang mumpuni.

Demokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah, menjadi momentum yang masih memberikan pertanyaan besar dalam pelaksanaannya. Pertanyaan ini berkaitan dengan demokrasi partisipatoris yang akan dilakukan. Betapa tidak, pemberian kedaulatan rakyat daerah pada elitnya masih diwarnai ketidakjelasan, baik dari prosdur kerja penyelenggara maupun peserta dan posisi pemilihnya. Dari sisi kedaulatan rakyat daerah, demokrasi lokal dibangun untuk memberikan porsi yang seharusnya diperoleh rakyat lokal untuk kemajuan dan kesejahteraanya.
     
Ketidakpercayaan rakyat dan era reformasi mendorong adanya pilkada langsung. Hal ini tidak langsung berkatan dengan baik atau tidaknya demokrasi, karena di negara lain uga terdapat variasi pelaksanaan demokrasi baik yang langsung, perwakilan bahkan dengan appointment. Derajat kepentingannya adalah terpilihnya pejabata politik yang akuntabel sesuai dengan needs for achievment rakyatnya.


Share | Get Earn Money from Chitika Premium

Leave your comment.
Name*:
Email*:
Website:
Comment*:
: * Type the captcha!

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Selasa, 3 Oktober 2017 | 00:06:45    klik: 402

Abdul Rasad Dan Rajab Marwan Tidak Dapat Hadiri Pelantikan Bupati Gayo Lues

Rabu, 4 Oktober 2017 | 17:39:11    klik: 281

Pelaksana Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Gayo Lues Dipolisikan


copy right 2010-2012. All Rights Reserved
  • Home
  • Redaksi
  • Buku Tamu
  • Index
  • RSS
  • Versi Mobile

  • Headline
  • Aceh Louser Antara
  • Aceh Barat Selatan
  • ACEH TENGGARA
  • Politik
  • Hukum
  • Sosial Ekonomi
  • Sport
  • Seni Budaya
  • Infotaiment
  • Sportaiment
  • Profil Tokoh
  • Wawancara
  • Profil Daerah
  • Pariwara
  • Nanggroe Aceh Darussalam
  • Features
  • Sumut
  • Opini
  • Jurnalis Warga
  • BACK TO TOP
    proudly by. arieweb