http://alabaspos.com/
Home  / Opini / Seruan Perlawanan Terhadap Pemerintah Gayo Lues Yang Otorit ...
opini

Seruan Perlawanan Terhadap Pemerintah Gayo Lues Yang Otoriter

OLEH : Zulkifli, S.Pt (Staff Ahli DPRD Kota Semarang, Pemuda Pining)
Selasa, 1 September 2015 | 17:47:50
dok.ist
Zulkifli
Menyikapi kasus di copotnya Kakanda Syafullah dari jabatanya sebagai ketua UPTD Dinas Pendidikan kecamatan pining, membuat diri saya geli akan kebijakan pemerintah Kabupaten Gayo Lues, karena beberapa hari sebelum nya kakanda Syaifullah beserta para dewan guru lainnya menuntut haknya dengan cara menyampaikan aspirasi ke kantor DPRK Gayo Lues dan itu sah berdasarkan undang undang.

Pemecatan Kakanda Syaifullah menurut pandangan saya ada beberapa hal yang di langgar oleh pemerintah daerah di antaranya :

1.Kemerdekaan berpendapat di atur dalam UUD 1945 dalam pasal 28 E yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

2.Prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang antara lain menetapkan sebagai beruikut :

a.Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh.

b.Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain,
untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Selain hal tersebut di atas pemerintah daerah Kabupten Gayo Lues, saya kira dalam bertindak pahami dan baca dulu aturanya, Berdasarkan PP nomor 30 tahun 1980 Tentang Disiplin PNS tidak ada satu pasalpun menjelaskan tentang pelarangan PNS untuk melakukan demonstrasi demi menuntut haknya.
Selain itu pahami juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara lagi lagi tiada satu pasalpun yang menjelaskan tentang laranagn PNS berorasi demi menuntut haknya.
Untuk itu dalam rangka menegakan keadilan saya pribadi mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat, Aktivis Hak Asasi, Aktivis Hukum, Aktivis Mahasiswa untuk segera mendesak :

1.Mendesak Komisi D DPRK Gayo Lues meminta pertanggungjawaban dari Dinas Pendidkan dan Sekda Kabupaten Gayo Lues.

2.Seruan kepada seluruh pejuang Gayo Lues untuk mendorong dan melaporkan kejadian ini kepada Komnas HAM agar ditindak lanjuti, karena memecat orang disebabkan karena menuntut hak nya itu merupakan pelanggaran kebebasan

3.Seruan perlawanan terhadap rezim yang otoriter karena ini merupakan kewajiban kita semua.
Sekian

Share | Get Earn Money from Chitika Premium

Leave your comment.
Name*:
Email*:
Website:
Comment*:
: * Type the captcha!

BERITA LAINNYA

Rabu, 21 Juni 2017 | 07:38:45

PDAM Tirta Sejuk Diminta Beri Pelayanan Terbaik

TERPOPULER

Selasa, 13 Juni 2017 | 15:24:28    klik: 268

Pemkab Gayo Lues Kembali Terima WTP Untuk Ketiga Kalinya

Selasa, 6 Juni 2017 | 02:31:55    klik: 114

MK : Apa Dasar Hukum 2000 Surat Suara Pada PSU Gayo Lues ?

Senin, 19 Juni 2017 | 17:16:13    klik: 113

Jasa Medis Belum Dibayar Staf RSUD Audensi Ke Bupati Gayo Lues


copy right © 2010-2012. All Rights Reserved
  • Home
  • Redaksi
  • Buku Tamu
  • Index
  • RSS
  • Versi Mobile

  • Headline
  • Aceh Louser Antara
  • Aceh Barat Selatan
  • ACEH TENGGARA
  • Politik
  • Hukum
  • Sosial Ekonomi
  • Sport
  • Seni Budaya
  • Infotaiment
  • Sportaiment
  • Profil Tokoh
  • Wawancara
  • Profil Daerah
  • Pariwara
  • Nanggroe Aceh Darussalam
  • Features
  • Sumut
  • Opini
  • Jurnalis Warga
  • BACK TO TOP
    proudly by. arieweb