http://alabaspos.com/
Home  / Opini / "Perppu Pimpinan KPK Sarat Kepentingan"
opini

"Perppu Pimpinan KPK Sarat Kepentingan"

oleh Azhari Lubis
Jumat, 6 Februari 2015 | 15:22:31
Azhari Lubis
Apa yang terjadi saat ini atas kisruhnya KPK dan POlri sebenarnya bukanlah kisruh antara lembaga,melainkan adanya kepentingan sebuah kelompok atau elit partai tertentu,yang tetap ngotot untuk memperjuangkan BG sebagai Kapolri,walaupun Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa BG ditunda pelantikannya,menunggu adanya prapradilan yang dilakukan oleh BG,merupakan sebuah kamuflase semata,untuk mengulur waktu agar opini diruang publik terjadi pro dan kontra,sebab keraguan Presiden atas kisruhnya dua Lembaga oleh perbuatan oknum dalam lembaga ini,sudah menjadi blunder keranah politik,sebab DPR RI sudah menyetujui BG sebagai Kapolri,sedangkan BG sudah dinyatakan sebagai tersangka,jika Jokowi selaku Presiden berani melantik BG sebagai Kapolri,imbasnya adalah Ketetapan MPR no 6 tahun 2001,tentang pemerintah yang bersih,pejabat negara tidak terindikasi korup maupun nepotisme,bahkan pejabat yang sudah menjadi opini publik,memiliki kesalahan seharusnya mundur dari jabatannya,apalagi masih menjadi calon sudah ditetapkan sebagai tersangka,Tap MPR merupakan bagian sumber hukum dan masih berlaku hingga saat ini,karena tidak pernah dicabut keberadaannya,Inilah ynag harus dilihat oleh Jokowi sebagai Presiden,jika tetap ngotot melantik BG walaupun menang di prapadilan,kasus hukum hukumnya tetap berjalan,sebab Praperadilan tidak dapat membebaskan BG dari tersangka,sebab KPK menyatakan BG sebagai tersangka tentunya sudah memiliki bukti yang cukup akurat dan tidak terbantahkan.

Publik menilai kisruh ini tidak mungkin terjadi jika tidak adanya pemaksaan kehendak dari pihak lain,yang ingin jagoannya menjadi Kapolri,sarat kepentingan untuk menyelamatkan muka atas kasus yang akan menimpa para elit parpol,kejadian atas rezim SBY dimana elit partai Demokrat sebagai partai penguasa saat itu,menjadi pengalaman bagi Rezim partai penguasa saat ini,untuk tidak terjerumus atas kejadi rezim lalu,sehingga publik menilai KPK harus segera di rontokkan dengan upaya membentukarkan petinggi Polri dan Petinggi KPK,kelemahan KPK ada pada Pimpinannya,jika pimpinan KPK sudah jadi tersangka wajib mundur,artinya tidak lagi dapat memutuskan sebuah perkara yang sedang ditangani KPK,ini merupakan sebuah skenario besar,dengan menjadikan seluruh pimpinan KPK sebagai tersangka,lembaga anti Korupsi ini segera lumpuh,tidak lagi dapat bekerja untuk membuka seluruh kasus yang ditangani,apakah itu kasus BLBI,Century atau kasus besar lainnya,bukan tidak mungkin kasus Trans Jakarta juga terpantau di KPK,karena saat itu Jokowi masih sebagai Gubernur DKI,apakah ada kebocoran data KPK sempat keluar dan diketahui siapa saja menjadi target KPK,kedepan untuk jerat karena kasus Korupsi,kemungkinan ini bisa terjadi,bocornya data tersebut dipastikan,membuat sebagian pihak yang namanya tercantum di KPK,menjadi kalang kabut dan berusaha membuat skenario agar KPK segera dibumi hanguskan.

Sebaiknya KPK jangan diam karena upaya penghancuran KPK sudah didepan mata rakyat Indonesia,jika memang ada bukti sebaiknya KPK sebelum diberangus memaparkan kepada Publik,seluruh kasus yang sedang ditangani,siapa siapa saja yang akan terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut.jika ini dilakukan oleh KPK dalam saat genting ini,tentunya KPK akan dibentengi oleh Rakyat sebagai pemegang kedaulatan di Negeri ini,ini kembali kepada KPK apakah KPK berani ? tentunya Rakyat menunggu.

Apa yang diusulkan oleh Menkum Ham agar Presiden mengeluarkan Perppu pengganti pimpinan KPK ,perlu dipertanyakan kenapa Laoly sebagai menteri juga petugas Partai PDI P,begitu cepat membuka wacana itu ?,munculnya wacana ini tentunya publik menilai Menkuham sudah mengetahui bahwa semua Pimpinan KPK akan menjadi tersangka,sehingga Presiden diminta untuk segera keluarkan Peraturan presiden Pengganti Undang Undang,timbul pertanyaan apakah pembuatan Perppu dapat dilakukan secara singkat,lalu Perppu itu keluar berdasarkan apa ? kaji kembali Undang undang tentang KPK,jika Pimpinan KPK jadi tersangka wajib mundur sementara,bukan mundur permanent,jika dalam sidang tidak terbukti mereka dapat kembali menjadi pimpinan KPK,jika ini terjadi betapa letihnya negeri ini karena tuduhan yang faktual.

Perlu juga dicermati jika Perppu dikeluarkan,apakah Presiden dapat membuktikan bahwa orang yang ditunjuk sebagai Pimpinan KPK,adalah orang yang independen dan bersih sejak lahirnya,tanpa kasus masa lalu termasuk kasus masa kecilnya,yang mungkin pernah mencuri buah jambu atau buah mangga tetanggannya,ini juga harus diwaspadai bukan tidak mungkin,ketika pengganti pimpinan KPK saat ini akan diadukan masyarakat atas pencurian buah jambu atau mangga tetangganya ketika masih remaja.

Selain itu pengganti pimpinan KPK saat ini sesuai Perppu,jangan ada indikasi adanya akal akalan pihak tertentu,dengan dimasukkannya pimpinan KPK yang baru.adalah sebuah skenario,penghancuran berkas dan barang bukti para koruptor,yang ada di Parpol tertentu,sehingga KPK tidak lagi punya bukti untuk menjerat para tersangka yang memakan darah uang rakyat Indonesia itu.artinya orang yang ditunjuk Perppu hanya sebagai agen untuk memusnahkan berkas,di Indonesia ini semua bisa terjadi karena adanya kepentingan politik,dan mengamankan kasus kasus Korupsi yang menimpa elit parpol.(penulis adalah jurnalis  Pengurus Bara JP Aceh . tinggal di Blangkejeren Gayo Lues Aceh )



 

Share | Get Earn Money from Chitika Premium

Leave your comment.
Name*:
Email*:
Website:
Comment*:
: * Type the captcha!

BERITA LAINNYA

Rabu, 21 Juni 2017 | 07:38:45

PDAM Tirta Sejuk Diminta Beri Pelayanan Terbaik

TERPOPULER

Selasa, 13 Juni 2017 | 15:24:28    klik: 267

Pemkab Gayo Lues Kembali Terima WTP Untuk Ketiga Kalinya

Selasa, 6 Juni 2017 | 02:31:55    klik: 114

MK : Apa Dasar Hukum 2000 Surat Suara Pada PSU Gayo Lues ?

Senin, 19 Juni 2017 | 17:16:13    klik: 112

Jasa Medis Belum Dibayar Staf RSUD Audensi Ke Bupati Gayo Lues


copy right 2010-2012. All Rights Reserved
  • Home
  • Redaksi
  • Buku Tamu
  • Index
  • RSS
  • Versi Mobile

  • Headline
  • Aceh Louser Antara
  • Aceh Barat Selatan
  • ACEH TENGGARA
  • Politik
  • Hukum
  • Sosial Ekonomi
  • Sport
  • Seni Budaya
  • Infotaiment
  • Sportaiment
  • Profil Tokoh
  • Wawancara
  • Profil Daerah
  • Pariwara
  • Nanggroe Aceh Darussalam
  • Features
  • Sumut
  • Opini
  • Jurnalis Warga
  • BACK TO TOP
    proudly by. arieweb