http://alabaspos.com/
Home  / Opini / Pilkada Tak langsung Pembodohan Terhadap Rakyat
opini

Pilkada Tak langsung Pembodohan Terhadap Rakyat

Kamis, 25 September 2014 | 15:32:34
dok .alabaspos.com
Azhari Lubis
Blangkejeren,RUU Pilkada hari ini sudah memasuki tahap paripurna,artinya hari ini 25/9 DPR RI akan memutuskan apakah Pilkada dilakukan oleh DPRD atau tetap Pilsung,pro dan kontra terhadap undang undang ini terus terjadi,sebelumnya didepan gedung DPR RI massa pendukung Pilkada sudah menyemak berorasi,namun beberapa jam kemudian massa tersebut bubar dengan datangnya massa pro Pilkadasung yang jumlahnya jauh lebih besar.

Beberapa Pengamat sosial dan politik menilai apa yang terjadi di gedung DPR RI saat ini,hanyalah sebuah lakon sinetron dari permainan politik dari koalisi parpol yang kalah pada Pilres lalu,mengusung dan mendukung Pilkada tak langsung merupakan sebuah gerakan untuk menepis rasa malu pada kekalahan Pilres,dengan tidak memikirkan konsekuensi dari dampak apa yang mereka lalukan,mengusung dan mendukung Pilkada tak langsung jelas jelas,merupakan sikap melawan arus dari keinginan rakyat setelah reformasi,reformasi telah melahirkan tatanan demokrasi langsung bagi rakyat Indonesia,rakyat telah melakukan sebuah perubahan besar pada Demokrasi yang diinginkannya,melawan keinginan rakyat sama saja dengan melawan badai,apalagi parpol yang mendukung Pilkada tak langsung merupakan parpol yang lahir dari rahim reformasi dengan sistem pemilihan langsung,bahkan Golkar yang nyaris hilang pada reformasi lalu,mati matian mendukung Pilsung dengan melakukan restorasi di tubuh partai berlambang beringin itu,dengan paradigma barunya "suara Golkar Suara Rakyat".

Namun apa yang terjadi saat ini,Parpol yang lahir dari rahim reformasi dengan tumbangnya Orde baru dan runtuhnya Dinasty Soeharto,sebuah perubahan besar terjadi dalam dunia demokrasi Indonesia,Rakyat benar benar berdaulat dengan melakukan Pemilihan langsung,baik Bupati/Walikota,Gubernur dan Presiden,Pilsung mampu melahirkan sosok pemimpin baru yang dikehendaki oleh rakyat secara mayoritas,rakyat merasa masih berpesta dengan Pilsung,kenapa tiba tiba Parpol dengan anggota dewannya yang berada di DPR RI,berusaha mengubah dan menciderai hasil perjuangan reformasi rakyat,dan ingin kembali kepada masa Orba dengan Pilkada tak langsung.

Ini adalah akal akalan yang tidak sehat secara politik yang dilakukan oleh koalisi partai,yang kalah pada Pilres lalu mereka berusaha untuk mengusai daerah dengan memanfaatkan koalisi Merah Putih yang memang lebih banyak duduk di DPRD secara nasional,dengan adanya Pilkada tak langsung Koalisi kalah Pilpres ini,merasa akan melahirkan pemimpin daerah dari koalisinya,dengan tidak lagi mengikutsertakan rakyat untuk memilih,ironis memang,hanya karena nafsu politik dan jabatan,Parpol koalisi merah putih mengorbakan hak pilih rakyat,seandainya Undang Undang Pilkada tersebut kembali pada Pilsung,apakah Parpol Koalasi Merah Putih sudah siap untuk tidak dipilih rakyat nantinya,apakah itu dalam Pilkada maupun Pemilu legeslatif dan Presiden,sebab masalah ini akan menjadi sejarah dan isu politik dari parpol saingannya.

Alasan Parpol yang mengatakan Pilkadasung itu,biayanya besar kuatnya money politik selalu bedampak konflik,korupsi dan sebagainya,terus yang membuat itu terjadi selama ini siapa ?bukankah Parpol merupakan motor dari itu semua,sebab calon yang mereka usung itu rata rata dari Partai politik,hanya segelintir dari calon Independen,lalu yang membuat adanya keributan ongkos yang besar itu rakyat ? bukan calon dari parpol ?,ini tidak logika dan hanya alasan yang dicari cari,kalau calon tidak menebar money politik,memanasi massanya,apakah alasan itu bisa terjadi ?,apalagi jika calonnya kalah lalu membuat keributan dengan alasan curang,apakah ada asap kalau tidak ada api ?.seharusnya Parpol lebih sering memberikan pelajaran politik pada massa dan kadernya,bukan ketika akan Pemilu legeslatif sibuk mencari kader,tanpa memahami AD/ART Partai.

Pada Paripurna Undang Undang Pilkada di DPR RI,juga terlihat mulai munculnya pembelotan dari anggota Dewan,yang melanggar perintah partainya,tentunya ini harus disadari oleh Pimpinan partai bahwa mereka adalah dipilih Rakyat bukan dipilih partai,dan mereka wajib menjaga amanah dari rakyat yang telah memilihnya,sebab kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan partai,jika selama ini dalam Pilkadasung ada berbagai kelemahan tentunya kelemahan itu harus di evaluasi dan dibuatkan regulasinya,seperti money politik jika terbukti sicalon harus didiskwalifikasi dan ada tindakan hukum secara pidana,dengan tuduhan penyuapan,pelaksana pemilu dan pengawas pemilu diberikan wewenang lebih besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,bukan kembali kepada sistem dan cara cara orde baru,yang jelas jelas tidak diinginkan rakyat Indonesia.
Penulis Azhari Lubis .



Share | Get Earn Money from Chitika Premium

Leave your comment.
Name*:
Email*:
Website:
Comment*:
: * Type the captcha!

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Minggu, 13 Agustus 2017 | 13:41:23    klik: 452

Fantastic : Muri Hitung Penari Saman Ternyata Ini Jumlahnya

Kamis, 10 Agustus 2017 | 17:37:19    klik: 433

Pak Presiden Tolonglah Datang Lihat Tari Saman 10001 Peserta di Gayo Lues

Jumat, 4 Agustus 2017 | 21:06:42    klik: 361

Inilah Hasil Sementara Tournament Bupati Cup Gayo Lues

Jumat, 18 Agustus 2017 | 22:43:25    klik: 324

Inilah Tim Yang Akan Berlaga Pada Babak 8 Besar Bupati Cup, Serta Jadwalnya

Rabu, 23 Agustus 2017 | 19:49:52    klik: 314

Ada "Andik Vermansyah " Jery di Gayo Lues Jadi Perhatian Penggila Bola Kaki


copy right 2010-2012. All Rights Reserved
  • Home
  • Redaksi
  • Buku Tamu
  • Index
  • RSS
  • Versi Mobile

  • Headline
  • Aceh Louser Antara
  • Aceh Barat Selatan
  • ACEH TENGGARA
  • Politik
  • Hukum
  • Sosial Ekonomi
  • Sport
  • Seni Budaya
  • Infotaiment
  • Sportaiment
  • Profil Tokoh
  • Wawancara
  • Profil Daerah
  • Pariwara
  • Nanggroe Aceh Darussalam
  • Features
  • Sumut
  • Opini
  • Jurnalis Warga
  • BACK TO TOP
    proudly by. arieweb